Irtama DPR RI, Setyanta Nugraha saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Gedung Setjen dan BK DPR RI/Foto:Jayadi/Iw

Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha berharap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal (Sekjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dalam Rencana Aksi Tahun 2018 dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Sebagaimana tujuan utamanya, yakni menghasilkan organisasi yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan transparan untuk menuju good government dan clean government.

“Jadi target peningkatan kinerja organisasi dalam Rencana Aksi diharapkan dapat dilaksanakan dan terukur baik output maupun outcome-nya karena Rencana Aksi tersebut berkaitan dengan persepsi para Anggota Dewan terhadap layanan yang kita berikan sebagai unsur supporting system,” ungkap Irtama DPR RI usai memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang turut dihadiri oleh Pimpinan dan Pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI tersebut, Totok, sapaan akrab Setyanta menjelaskan, evaluasi Rencana Aksi Perubahan yang terdiri atas Rencana Aksi Area Perubahan Area Empat, Area Lima, dan Area Enam.

Terkait Rencana Aksi Perubahan Area Empat, menyangkut Penguatan Kelembagaan yaitu terkait masalah organisasi sistem pendukung Setjen dan BK DPR RI ke depan. “Bagaimana organisasi sistem pendukung Setjen dan BK DPR RI ke depannya, apakah harus dirumuskan kembali, sudah sesuai atau perlu ada penyesuaian. Sebetulnya dulu sudah ada pengembangan organisasi yang saat ini sedang dibicarakan dengan KemenPAN-RB, semoga hal ini bisa diselesaikan,” jelas Totok.

Kemudian, lanjut Totok, Rencana Aksi Perubahan Area Lima adalah menyangkut Penguatan Tata Laksana untuk rencana aksi ke depan, yakni penyusunan peta proses bisnis yang nantinya terintegrasi dengan tujuan organisasi untuk mendukung tercapainya organisasi.

“Sehingga nantinya diharapkan ribuan SOP (Standard Operating Procedure) yang ada, akan disusun dan terintegrasi dengan proses bisnis yang mengarah kepada tujuan organisasi,” katanya. 

Selain SOP, di area perubahan lima nantinya turut dikembangkan pula aplikasi perpustakaan yang nantinya diberi nama Senayan Library Management System (SLIMS) dan juga website.

“Dalam SLIMS itu nantinya menghubungkan komunitas untuk mendapatkan fasilitas perpustakaan. Sementara untuk website, misalkan untuk BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) yang membutuhkan tampilan website secara khusus, sehingga nantinya mudah diakses oleh pihak lain,” ucap Totok.

Terakhir Totok menjelaskan, Area Perubahan Enam yakni menyangkut Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait bagaimana perumusan kebijakan dalam hal rekruitmen, mutasi dan promosi. 

“Nantinya diharapkan akan menghasilkan SDM yang memenuhi kualifikasi standar yang diharapkan sesuai dengan kompetensi jabatannya. Lalu untuk rekruitmen 2018 nanti kita sudah mengusulkan 230 jabatan formasi CPNS kepada KemenPAN-RB. Sehingga kebutuhan kekurangan terhadap kekurangan SDM tersebut bisa dipenuhi melalui perekrutan CPNS yang akan datang,” tutupnya. (tra/sf)